Rabu, 03 April 2013 - 20:50:20 WIB
Kilas Sejarah Pemerintahan di Papua
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Profil Daerah - Dibaca: 622 kali

Oleh Drs. Fx. Mote, M.Si

Pamong, Untuk membangun suatu daerah dan masyarakatnya berarti kita harus mempunyai data analisa potensi wilayah (anpotwil) tentang keadaan geografis dan demografis sehingga mempermudah pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Ada pepatah dikenal maka akan disayang, maka inilah selayang pandang Tanah Papua agar disayangi.

Dilihat dari letaknya ia merupakan Provinsi Tertimur yang dijuluki Pintu Gerbang ke kawasan Asia dan Pasifik, dilihat dari luasnya ia merupakan Provinsi Terbesar milik Republik Indonesia (± 20 % dari luas daratan Indonesia) dengan medannya yang sangat berat, dari dataran rendah yang sangat luas sampai dengan bentangan pegunungan yang sangat tinggi, dengan rawa yang sangat luas, sungai dan danau yang kecil maupun besar, dengan Merauke yang sepeser batupun sulit ditemukan, sampai Fak-fak yang terdiri dari batu melulu, dengan iklimnya yang panas di pesisir pantai dan dataran rendah sampai iklim yang dingin membeku di pegunungan yang bersalju abadi.

Dilihat dari warisan flora dan faunanya ia memiliki spesies-spesies yang sangat unik dan kaya. Dilihat dari potensi ekonominya ia dijuluki raksasa yang sedang tidur. Dilihat dari warisan budayanya ia dijuluki wilayah kebudayaan yang sangat unik dan sangat kaya, mulai dari kelompok-kelompok manusia yang hidup dalam kebudayaan teknologi mutakhir dewasa ini, memiliki bahasa-bahasa lokal yang berjumlah tidak kurang dari 250 bahasa. Jumlah penduduk tidak lebih dari 1 % penduduk Indonesia atau dihuni oleh 0,92 % penduduk Indonesia (2 juta penduduk). Dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa/km2, dimana 80-85 adalah penduduk asli Papua, hidup relatif miskin diatas kekayaan alamnya, dengan kondisi infrastruktur dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

Dilihat dari laju pembangunan propinsi ini dijuluki sebagai tanah yang terlupakan. Dengan singkat kata: Propinsi Papua merupakan aset Nasional yang agak terbengkalai penanganannya tetapi sekaligus sebagai aset simpanan untuk keperluan masa depan dari bangsa dan negeri ini.

Sejarah Pemerintahan di Papua

Sejarah Irian Jaya mempunyai hubungan yang unik dalam kerangka sejarah Indonesia. Propivsi paling Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diserahkan kepada Republik Indonesia melalui perjuangan yang cukup panjang. Penyerahan wilayah-wilayah jajahan Belanda pada tahun 1950, yang didasarkan  pada  perjanjian politik "Komperensi Meja Bundar" tahun 1949  di Den Haag, Irian Jaya tidak termasuk di dalamnya.

Setelah Perang Dunia II, yang sebelumnya tergabung dalam Keresidenan Maluku, kemudian dijadikan suatu Keresidenan tersendiri di bawah Pemerintah Belanda, yang sejak lama berusaha  memisahkan Irian Jaya dari Indonesia secara politik. Perbedaan tentang kedudukan Propinsi ini pada Konferenai Meja Bundar, memperlihatkan usaha-usaha Pemerintah Belanda untuk tetap  mempertahankan Irian Jaya mendapat dukungan yang luas di negeri Belanda, terutama karena mendapat tekanan dari kelompok  dalam negeri Belanda yang timbul sebagai luapan  emosi Nasionalisme atas wilayah-wilayah jajahan, serta untuk menyesuaikan missi morilnya terhadap Nieuw Guinea memperkokoh posisi Belanda.

Sikap tersebut ditentang keras oleh Indonesia atas dasar anggapan hubungan Irian dengan Hindia Belanda. Berbagai ikhtiar Indonesia pada waktu itu untuk mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) tidak mendapat tanggapan. Pada saat itu Pemerintah Hindia  Belanda berusaha untuk membentuk suatu Negara Federasi Indonesia, Negara Indonesia Serikat yang nantinya diharapkan dapat dipertentang atau sebagai lawan terhadap Negara Republik Indonesia yang berpusat di Jogyakarta.

Tiga konferensi politik, yaitu Konferensi Malino bulan Juni 1946, Konferensi Pangkalpinang bulan Oktober 1946, dan Konferensi Den Pasar bulan Desember 1946 adalah Konferensi-konferensi dalam merintis usaha itu. Toko-tokoh Indonesia yang menghadiri konferensi itu, oleh Pemerintah Belanda dianggap mewakili daerah-daerah yang berada di luar kekuasaan de facto Negara Republik Indonesia. Mereka diundang dan diajak untuk  membentuk suatu organisasi persiapan menuju suatu Negara Indonesia Serikat yang akan merdeka di masa yang akan datang dibawah pembinaan Negara Belanda. Konferensi Den Pasar bertujuan untuk mempersiapkan suatu Negara Indonesia Serikat yang dipersiapkan, dan pada konferensi itu wakil dari Irian Jaya tidak diundang.

Berbagai usaha lainnya ditempuh oleh Pemerintah Belanda untuk memisahkan Irian Jaya dari Indonesia, antara lain dengan memasukkan Irian menjadi anggota organisasi gabungan wilayah-wilayah jajahan Australia,  Selandia Baru, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat, yaitu yang tergabung dalam South Pasific Commission. Juga membentuk Dewan Nieuw-Guinea, merupakan badan yang dipersiapkan ke arah pembentukan Pemerintahan Otonomi Irian di bawah Pemerintah Belanda.

Penundaan penyerahan wilayah Irian Jaya kepada Republik Indonesia tahun 1950, dan penolakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permohonan Indonesia untuk meninjau kembali masalah Irian Jaya pada tahun 1957, membawa akibat sikap keras Indonesia yang diikuti tindakan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda yang  ada di Indonesia pada tahun 1958.

Timbulnya pergolakan-pergolakan di dalam negeri seperti PRRI/Permesta, RMS, DI-TII dan sebagainya,  mengakibatkan perjuangan pembebasan Irian Jaya mengendur sampai tahun 1961. Perjuangan pembebasan Irian Jaya kembali menjadi perhatian serius setelah pergolakan itu dapat diatasi.

Presiden Soekarno pada tauggal 19  Desember 1961 mengumumkan mobilisasi Nasional yang merupakan persiapan perlawanan bersenjata untuk membebaskan Irian  Jaya. Penegasan sikap ini tercermin dari apa yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (TRIKORA), yaitu :

a.     Menggagalkan pembentukan Negara Boneka Nieuw  Guinea buatan Belanda.

b.    Mengibarkan Sang Merah Putih di wilayah Irian Barat.

c.     Mempersiapkan mobilisasi umum guna mempertahankan kesatuan tanah air.

Sejak saat itu terjadilah pertempuran walaupun masih bersifat sporadis antara Indonesia dan Belanda. Meskipun bukan keberhasilan dalam merebut kembali Irian Jaya namun kekuatan militer yang telah digerakkan itu mendorong keberhasilan diplomasi Indonesia di luar negeri. Amerika Serikat beranggapan bahwa perang terbuka akan terjadi dan hal  ini tidak menguntungkan pihak Amerika, karena intervensi Militer Amerika niscaya akan terjadi untuk mencegah Indonesia merebut Irian Jaya. Tindakan demikian akan menempatkan Amerika Serikat  berhadapan dengan Nasionalisme Indonesia dan masuk perangkap Moskow, Peking dan Partai Komunis Indonesia.

Perubahan sikap Amerika Serikat dalam masalah Irian Jaya  yang sebelumnya berpihak kepada Belanda,  mempercepat proses penyelesaian masalah Irian Jaya. Baik Amerika maupun Belanda tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Amerika Serikat telah melakukan tekanan keras terhadap Belanda untuk mengalah.

Pada bulan Agustus 1962, perjanjian Indonesia Belanda ditandatangani. Irian Jaya kemudian diserahkan oleh  Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). Selama Irian Jaya masih dalam juridiksi Perserikatan  Bangsa-Bangsa tahun 1962 - 1963 Pemerintahan di Irian Jaya dilaksanakan oleh suatu Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA). Pada tahun 1963 Irian Jaya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan menjadi suatu Propinsi dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan nama Propinsi Irian Barat.

Penyerahan Irian Jaya dari UNTEA kepada Republik Indonesia pada bulan Mei 1963 dengan janji bahwa Indonesia akan melaksanakan Penentuan  Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969. Pada pelaksanaan PEPERA tersebut, wakil-wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa menghendaki penggunaan sistem satu orang satu suara, terutama di kota-kota, tetapi Pemerintah Indonesia memilih sistem musyawarah diantara wakil-wakil dari tingkat Kabupaten yang diseleksi di bawah pengawasan wakil-wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan suara bulat para wakil memilih untuk tetap bersama Indonesia. Namun demikian, pada waktu penyelenggaraan musyawarah timbul ketegangan-ketegangan terutama tentang sistem pemungutan suara oleh kelompok penduduk yang memihak Belanda menghendaki sistem satu orang satu suara.

Pelaksanaan Pepera dilaksanakan oleh Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang seluruhnya beranggotakan 1.025 orang mewakili 9 Kabupaten didasarkan atas  perhitungan perimbangan penduduk. Musyawarah yang  dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969, bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Pemerintah Indonesia :  Apakah mereka akan tetap bersatu dengan Indonesia, apakah mereka ingin melepaskan diri dari hubungan dengan Indonesia?

Hasil Musyawarah Dewan Pepera memutuskan untuk tetap berada  dalam wilayah Republik Indonesia,  kemudian hasil musyawarah tersebut diperkuat oleh DPRD-GR Propinsi Irian Barat pada tanggal 5 Agustus 1969, dan diterima dengan setuju oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.[]







2012 by Pamong Institute. All rights reserved.